KPK: Harta Timur Pradopo Melesat 110% Dalam Dua Tahun

Rabu, 13 Oktober 2010 12:31 WIB

Jakarta, (tvOne)

Wakil Pimpinan KPK, M Jasin mengatakan, harta calon kapolri Komjen Timur Pradopo meningkat sebesar 110 persen dalam kurun waktu dua tahun. Peningkatan kekayaan itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Beliau lapor kali pertama lapor 7 Januari 2008 kemudian lapor kembali 4 Agustus 2010. Secara keseluruhan ada peningkatan 110 persen," kata Jasin dalam pertemuan dengan Tim Kecil Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/10).

Mohammad Jasin menyatakan, pada laporan LHKPN yang dilaporkan pertama, harta Timur yang terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp1,3 miliar. Pada LHKPN kedua meningkat menjadi Rp3,68 miliar dalam. Selain itu, alat transportasi yang dimiliki terdapat peningkatan dari Rp305 juta menjadi Rp765 juta. "Total kekayaan LHKPN pertama Rp2,1 miliar yang meningkat menjadi Rp4,4 miliar dalam LHKPN kedua," terang Jasin.

Dia menegaskan, analisis ini belum dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Timur, termasuk peningkatan yang belum jelas sumber dananya sebesar Rp1,4 miliar. "Tapi, secara umum belum kita temukan indikasi dugaan penyimpangan atau mengarah tindak pidana korupsi," kata Jasin.

Tiada rekening mencurigakan

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menyebutkan, calon kapolri Komjen Timur Pradopo tidak memiliki rekening yang mencurigakan seperti "rekening gendut" sejumlah jenderal Polri. "Calon kapolri Timur Pradopo hanya punya tiga rekening, dua di bank pemerintah dan satu di bank swasta," kata Yunus.

Yunus Husein mengatakan, simpanan di rekening bank swasta, PPATK hanya menemukan transfer senilai Rp10 juta -Rp60 juta selama periode Februari-September 2008, dengan saldo terakhir Rp1,02 miliar. "Sementara dua rekening di bank pemerintah, satu diantaranya digunakan untuk transfer gaji dengan saldo terakhir Rp77 juta, dan rekening lainnya dengan saldo akhir Rp80 ribu," tambah Yunus.

Ia menambahkan, PPATK akan menelusuri rekening milik keluarga Timur. "Ini yang belum kita lakukan mengingat terbatasnya waktu," kata Yunus.

Tim Kecil Komisi III DPR mengundang Komnas HAM, PPATK, KPK untuk mencari lebih jauh rekam jejak calon Kapolri Komjen Timur Pradopo. Saat berita ini diturunkan, sedang berlangsung rapat Tim Kecil Komisi III dengan Ketua Kompolnas Djoko Suyanto yang juga merupakan Menteri koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). (Ant)

Acungan Jempol Wapres untuk Indomie

Rabu, 13 Oktober 2010 | 13:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono mengacungkan jempol tanda persetujuan bahwa mi instan Indomie aman dikonsumsi.

Acungan jempol diberikan Boediono saat melintas beberapa saat di depan stan PT Indofood pada Trade Expo Indonesia ke-25 di Jakarta, Rabu (13/10/2010).

Boediono berkeliling seusai membuka Trade Expo Indonesia ke-25 didampingi Ibu Herawati Boediono dan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu.

Saat melintas di depan stad Indofood, Menteri Perdagangan menyampaikan, "Ini stan Indofood Pak, tetapi Indomie aman kok dikonsumsi."

Mendengar pernyataan Menteri Perdagangan tersebut, Wakil Presiden Boediono pun mengacungkan jempol tangannya ke atas sambil melempar senyum.

Produk mi instan Indomie ditarik dari sejumlah supermarket di Taiwan karena mengandung bahan pengawet yang dianggap berbahaya, yakni E218 atau methyl P-hydroxybenzoate.

Pengawet itu dilarang digunakan di Taiwan. Namun, PT Indofood Sukses Makmur menegaskan, mi instan produksinya sudah memenuhi regulasi kesehatan Taiwan.

Menurut Indofood, produk Indomie dengan kandungan methyl P-hydroxybenzoate bukan untuk dipasarkan di Taiwan.

Indomie di Taiwan sudah disesuaikan dengan regulasi yang ada di Taiwan yang tidak memakai pengawet tersebut.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) juga memastikan produk buatan Indonesia itu aman dikonsumsi.